Akad RAHN Terhadap Praktik Gadai Tanah Persawahan

Abstract

Menurut para ahli fiqh, menjadikan sesuatu yang penting sebagai jaminan atas suatu kewajiban adalah bagian dari gadai. Dalam kenyataannya, memberikan kewajiban adalah tindakan bijaksana untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan sulit dan tidak memiliki uang tunai. masalah yang didiskusikan. Bagaimana akad Rahn diterapkan pada tanah persawahaan yang telah digadaikan tetapi digadaikan kembali oleh murtahin? Bagaimana hukum ekonomi syariah melihat akad Rahn pada sawah yang telah digadaikan tapi digadaikan kembali? Peneliti menggunakan metode lapangan, atau field research, dan ini adalah jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa menyewa tanah gadai persawahan tidak sah. Ini karena sawah yang telah digadaikan tidak boleh dimanfaatkan dengan menyewakan kembali sawah kepada pihak ketiga. Menurut Hukum Eknomi Syariah tentang Rahn, akad gadai antara rahin dan murtahin memungkinkan murtahin menyewakan kembali sawah kepada pihak ketiga dengan perjanjian yang disepakati antara ketiganya. Namun, ada kejanggalan bahwa rahin atau pemilik lahan meminta upah atas tanah sawah yang disewakan kepada pihak ketiga, yang menyebabkan akad rahn terjadi di antara keduanya.