Pengaruh PAD, TKDD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jombang
DOI:
https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.794Keywords:
Pendapatan Asli Daerah, Transfer Keuangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten JombangAbstract
Kabupaten Jombang, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Sumber pendanaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (TKDD), serta alokasi untuk Belanja Modal memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur pengaruh PAD, TKDD, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang signifikan dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara PAD, TKDD, dan Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data yang digunakan mencakup laporan keuangan daerah dan data ekonomi dari tahun terakhir yang tersedia.Hasil analisis menunjukkan bahwa TKDD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang, dengan nilai signifikansi yang sangat kecil (p < 0.05). Sebaliknya, PAD dan Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
References
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1), 149–163.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2016, DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
Ghozali, Imam, 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8, Cetakan ke VIII, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Halim, Abdul, 2012, Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan, 5(1), 16–28.
Maulana, I., & Masbar, R. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), 3(1), 80–88.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
Uliansyah, B. A. A. (2021). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. In APBN IN DEPTH: MENGULIK APBN LEBIH DALAM (pp. 60–75). Politeknik Keuangan Negara STAN.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
