Analisis Strategi Optimal Perencanaan Pajak Untuk UMKM Studi Kasus Pada UMKM “MNO”
DOI:
https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.798Keywords:
UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak, Perencanaan Pajak, Perhitungan Pajak, PP No 55 2022Abstract
Strategi perpajakan tidak hanya dibutuhkan oleh pengusaha berskala besar, tetapi juga oleh pelaku usaha UMKM. Potensi UMKM sebagai penyumbang penerimaan pajak yang signifikan harus dimaksimalkan, hal itu dapat dicapai dengan memberikan pengetahuan tentang tata cara perpajakan mengingat mayoritas wajib pajak UMKM tidak memilki pengetahuan tersebut. Hal ini sangat penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia yang mengharuskan wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan salah satu pelaku usaha UMKM yang telah patuh terhadap tanggung jawab pajaknya. Penulis bercita-cita hasil penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi UMKM serupa, sehingga bisa menaikkan presentase penerimaan pajak serta ketaatan wajib pajak UMKM di Indonesia.
References
Abriyaldi, A., & Pohan, C. A. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Pemilihan Pemajakan UMKM Antara Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dibandingkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. KOP Mandiri Sejahtera Tahun 202. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(5), 565–577.
Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., & Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 5(Juni), 456–467. www.kemenkeu.go.id
Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. Indonesia Journal of Business Law, 2(1), 38–46. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030
Faradita, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Perencanaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Huwaida). Journal of Applied Managerial Accounting, 6(2), 291–304. https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4487
Haryanto, R. L. S. & P. J. (2023). Model Perencanaan Perpajakan Usaha Mikor Kecil Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA), 25(2), 66–76.
Indonesia, K. K. R. (2021). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.03/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan. Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan, 12, 168825.
Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajip Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. InFestasi, 13(2), 354. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i2.3514
Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. Educoretax, 3(1), 42–55. https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372
Nur Fauziah, F., Ahmad Fajar, D., Hariono, D., El Mahasaba, J., Nur Fauziah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto, F., Ahmad Fajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto, D., & Hariono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto, D. (2022). Peranan Tax Planning Bagi Umkm. Jurnal El Mahasaba (Jurnal Akuntansi), 2(1), 17–21. https://jurnal.stiedarulfalahmojokerto.ac.id/index.php/jurnal_el-mahasaba
Pajak, D. J. (2021). Lampiran 1_PER_17_PJ_2021. 1–380.
Pamungkas, T. J., & Hariri, A. (2022). Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State. Media of Law and Sharia, 3(4), 270–283. https://doi.org/10.18196/mls.v3i4.15198
Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 086507, 1–121.
Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. In Republik Indonesia (Issue 160030). https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022
Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 7(01), 1–12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212
Rahmawati, T., Linawati, L., & ... (2023). Pendampingan Perhitungan Pajak Umkm. … Journal: Jurnal …, 4(6), 13089–13094. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/22909%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/22909/16604
Sartono, S., & Minarni, E. (2020). Motif Penghindaran Pajak Pada Pemilik UKM. Jurnal BENEFIT, 7(1), 32–40. https://journal.unita.ac.id/index.php/benefit/article/view/270
Triatmoko, H., Suranta, S., Juliati, Wulandari, T. R., Zoraifi, R., Endiramurti, S. R., & Salim, M. S. (2022). PENDAMPINGAN PELAPORAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM. Jurnal BUDIMAS, 04(01), 54–71. http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/22909%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/22909/16604
Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. Jurnal Akuntan Publik, 1(3), 1–08. https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832
